Featured Work

Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut laporan keuangan daerah yang semakin  variatif dan informatif yang bersifat desentralisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adapun kewajiban pelaporan yang harus disiapkan di daerah seperti APBD beserta Ringkasan dan Penjabaran,

Dalam berbagai perusahaan ataupun sektor pemerintahan, baik besar maupun kecil, dukungan sistem informasi akan mendukung kemajuan perusahaan tersebut. Sistem informasi akan mempermudah komunikasi dan aliran data dalam perusahaan itu sendiri maupun hubungannya dengan pihak lain.

Dalam berbagai perusahaan ataupun sector pemerintahan, baik besar maupun kecil, dukungan sistem informasi akan mendukung kemajuan perusahaan tersebut. Sistem informasi akan mempermudah komunikasi dan aliran data dalam perusahaan itu sendiri maupun hubungannya dengan pihak lain.

Seiring dengan proses reformasi di Indonesia, maka keinginan untuk mewujudkan clean and good governance di semua bidang menjadi keinginan banyak pihak, tuntutan penyediaan informasi dan pelayanan publik dengan cepat dan akurat menjadi suatu hal yang mutlak dibutuhkan. Salah satu sektor yang menjadi sorotan ialah masalah manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, selama ini banyak dari pemerintah daerah melakukan mekanisme kepegawaian secara manual yang kemungkinan terjadi kesalahan pendataannya besar dan juga memakan waktu dan tenaga yang relatif lama.Untuk dapat menyediakan informasi dan memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat merupakan dambaan sehingga pada akhirnya terciptalah peningkatan kinerja pegawai serta terpenuhinya pelayanan publik.

Salah satu permasalahan yang sangat serius yang harus ditangani saat ini adalah masalah penataan dan pengelolaan barang daerah, yaitu bagaimana agar dapat didayagunakan secara optimal, serta dalam proses dan sistim pengakuan dan pencatatan harta kekayaan di daerah.